ALASAN HADIRNYA YAYASAN TIGA JENDELA BERSAUDARA

1. LATAR BELAKANG

“Indeks embangunan Manusia (IPM) Papua Paling Rendah di Indonesia” ( Sumber Badan Pusat Statistik, 2020). Indikator IPM adalah tiga Bidang yakni Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi. Berbagai masalah Pendidikan, kesehatan dan social ekonomi menjadikan IPM di Indonesia Timur khususnya Papua sangat rendah dibanding Indonesia bagian Barat. Rendahnya IPM menimbulkan kesenjangan dan konflik sosial dalam masyarakat.

Selama lebih dari satu dekade, Indonesia sudah, sedang dan akan memperbaiki sistem Pendidikan, Kesehatan dan pemberdayaan Sosial-Ekonominya. Pada Tahun 2020 pemerintah mengalokasikan APBN  20% untuk bidang Pendidikan, sebesar Rp169,7 triliun atau setara 6,2 persen untuk kesehatan dan perlindungan sosial Rp408,8 triliun, tetapi sayangnya, angka fantastis itu gagal menjamin distribusi dan kualitas Pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial dan ekonomi yang merata di seluruh nusantara apalagi nbagi kaum fakir miskin.

Perbaikan sistem Pendidikan, Pemberdayaan Ekonomi dan Pelayanan Kesehatan selama ini sudah dilakukan dengan kolaborasi dan keterlibatan masyarakat melalui Yayasan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan progress yang baik walaupun masih menemukan masalah. Sistem Pendidikan, kesehatan dan perlindunan social ekonomi di Indonesia bagian Barat secara umum lebih baik dari Indonesia bagian Timur,  seperti Papua. Di Indonesia Timur seperti di Papua, masih banyak anak-anak yang tidak memiliki akses ke sekolah yang baik, Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKI/AKB) lebih tinggi, Angka Stunting yang lebih tinggi, Angka penyakit menular seperti HIV, TBC yang lebih tinggi, Pengetahuan akan Gerakan Kesehatan Masyarakat (Germas) yang sangat rendah, dan Persentase penduduk miskin di Papua selama enam bulan terakhir mengalami peningkatan sebesar 0,09 persen poin yaitu dari 26,55 persen pada September 2019 menjadi 26,64 persen pada Maret 2020.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun ajaran 2019/2020, terdapat 117.529 siswa sekolah dasar (SD) dan 39.529 siswa sekolah menengah atas (SMA) di provinsi Papua Barat. Sementara di provinsi Papua, terdapat 336.644 siswa SD dan 94.897 siswa SMA. Sepintas, angka itu tampak menjanjikan. Sayangnya, fakta yang ada di lapangan jauh dari sekadar angka.

Kondisi ekonomi, budaya dan aksesibilitas geografis menjadi hambatan bagi anak-anak di wilayah timur Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dasar sekalipun. Masih banyak masyarakat yang belum peduli dengan pentingnya pendidikan untuk anak-anak. Atau, banyak yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga tak mampu menyekolahkan anak-anak mereka.

Data BPS menunjukan, Papua Barat dan Papua memiliki nilai paling rendah di antara seluruh provinsi di Indonesia, dalam laporan Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI) 2017-2018. Papua Barat memiliki nilai 61,73, sedangkan Papua memiliki nilai 57,25. Sementara nilai rata-rata HDI di Indonesia adalah 69,55. HDI mengukur pencapaian rata-rata warga di suatu negara dalam hal pembangunan manusia. Variabel yang diukur di antaranya adalah kesehatan, harapan hidup, pendidikan dan standar hidup. Selain nilai HDI yang rendah, angka inflasi di Papua Barat dan Papua cukup tinggi. Banyak anak-anak yang terpaksa putus sekolah karena mereka harus bekerja demi menunjang ekonomi keluarga.

Masyarakat Papua yang tinggal di kota-kota besar sudah menyadari pentingnya pendidikan dan menyekolahkan anak-anak mereka. Hal yang berbeda terjadi di wilayah pedesaan dan pedalaman. Di sana, mereka tak bisa sekolah karena mereka harus bekerja membantu orangtuanya. Banyak orang Papua yang malas bekerja. Mereka terlalu nyaman hidup dari mendayagunakan sumber daya alam di sekitar. Orang-orang lokal kerap mabuk-mabukan dan tidak peduli pada pendidikan. Inilah kenapa mereka sering kalah saat berkompetisi dengan orang dari luar Papua dan memutuskan kembali ke pedalaman.

Data dari United Nations Children's Fund (Unicef) menunjukkan bahwa 30% siswa Papua tidak menyelesaikan SD dan SMP mereka. Di pedalaman, sekitar 50% siswa SD dan 73% siswa SMP memilih untuk putus sekolah. Kondisi geografis merupakan salah satu faktor yang menyulitkan warga Papua untuk mendapatkan pendidikan. Sekolah-sekolah di kota-kota besar di Papua mungkin tak memiliki kesulitan yang sama dengan yang dialami sekolah-sekolah di pedalaman. Namun masih ada persoalan lain yang menghalangi perkembangannya.

Penyebab Masalah Pendidikan, Kesehatan dan Sosial-Ekonomi di Papua adalah pertama diakibatkan oleh Keadaan ekonomi yang menjadikan kelompok fakir miskin sehingga tidak mampu ke kota untuk mendapatkan fasilytas pelayanan Pendidikan, kesehatan dan pelatihan keterampilan yang baik. Selain itu keadaan geografis yang mengahalangi akses ke fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, dan menghambat pemerataan pembangunan. Kedua adalah infrastuktur fasilitas kesehatan, sekolah, dan infrastruktur berkaitan dengan pemberdayaan social-ekonomi. Ketiga adalah kuantitas dan kualitas Sumber Daya baik Lembaga dan individu seperti guru, dosen, bidan, perawat, dokter, dokter gigi, laboratorum, penyuluh kesehatan dan penyuluh pemberdayaan sosial dan ekonomi.

Kendala lainya adalah hambatan perbedaan budaya dan bahasa antara masyarakat dengan tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan tenaga penyuluh sehingga program kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial tidak sampai kepada sasaran. Banyak siswa, pasien dan masyarakat yang saat datang untuk pertama kali dalam pelayanan, mereka belum bisa berbicara dalam bahasa Indonesia. Sebab, rata-rata mereka hanya berbicara dalam bahasa daerah mereka. Hal ini menghambat pelayanan Pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan Sosial-Ekonomi di daerah pelosok Papua.

Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta perlu ditingkatkan. Selama ini Pendidikan dari swasta jauh lebih disiplin tetapi biaya Pendidikan sangat mahal dan tidak tersedianya asrama menghambat akses siswa fakir miskin untuk mendapatkan Pendidikan, Pelayanan kesehatan, pelatihan dan pemberdayaan Sosial-Ekonomi   di Pedalaman Papua. Pemenuhan ketiga hal tersebut  dibutuhkan keterlibatan sektor swasta seperti lembaga lokal yang menguasai keadaan setempat untuk mempercepat pelayanan. Dalam rangka menangani masalah Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial serta PemberdayaanEkonomi,  Yayasan Jendela mengusulkan proposal pelayanan di bidang Pendidikan, Kesehatan dan pemberdayaan Sosial-Ekonomi.

Bidang pendidikan misalnya dengan membangun akses pendidikan di kawasan pedalaman dengan menyediakan Pendidikan menengah gratis dan asrama ( Panti Asuhan) gratis bagi masyarakat kurang mampu di pedalaman Papua. Bidang Kesehatan meningkatkan Program SAKSI (Satu Keluarga Satu Instruktur) untuk meningkatkan derajat kesehatan keluarga dan mendirikan Poliklinik Gratis bagi kaum Fakir miskin.  Bidang pemberdayaan Sosial-Ekonomi dengan menyediakan kursus dan bimbingan budi daya tanaman lokal yang bernilai jual tinggi  dan  pengolahan hasil tanaman untuk menjadi barang produksi rumah Tangga serta kursus keterampilan mata pencaharian lainya yang disesuaikan dengan keadaan daerah setempat. 

Solusinya:  sudah, sedang dan akan diupayakan melalui kolaborasi dengan pemerintah oleh :

 

Pemenuhan kebutuhan Pendidikan,Kesehatan dan Sosial-Ekonomi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas SDM yang belum berkembang bagi kaum fakir  miskin di pelosok Ppaua yang termarginalkan. Yayasan Tiga Jendela Bersaudara atau sering dikenal dengan YAYASAN JENDELA dengan segala Sumber Daya dan Program Kerja siap membangun Bangsa Indoensia yang dimulai dari Papua. Bersama Tiga Periode Program kerja Yayasan dari Jangka Pendek, Menengah sampai Jangka Panjang dalam Tiga Bingkai Jendela yakni Bingkai Kesehatan, Bingkau Pendidikan dan bingkai Sosial-Ekonomi yang  saat ini mencari sponsor melalui skema Hibah Sosial dan atau Anggaran Bantuan Pemerintah   dan atau Sumbangan Masyarakat Bagi Fakir Miskin Dan bantuan langsung dari masyarakat. 

Jaman globalisasi ini suatu daerah dituntut untuk memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan terukur dengan IPM yang meningkat. Nasib Fakir miskin di Pelosok Papua sangat memprihatinkan. SDM yang berkualitas sangat diperlukan agar bisa bersaing dengan manusia lainnya sehingga dapat bertahan hidup dan meningkatkan kualitas kehidupan mereka.  Kebutuhan hidup manusia yaitu, meliputi pangan, sandang, dan papan. Kebutuhan dasa bagi kaum fakir miskin di pelosok Papua sangat memprihatinkan sehingga Yayasan hadir untuk meringankan permasalahan pemenuhan kebutuhan dasar fakir miskin yang sudah dimulai dari tahun-tahun sebelumnya.                                                 

 2. TUJUAN 

 

Tujuan Pengusulan Program Kerja dan Proposal Bantuan Dana adalah :

1.    Tujuan Umum

Bersinergi dan mendukung Pemenuhan Kebutuhan Dasar Fakir Miskin di pelosok Papua untuk mendukung Pembangunan  bangsa Indonesia.

 

2.    Tujuan Khusus

1.       Membangun Pendidikan Indonesia bagi fakir miskin dari Papua dengan menyediakan Pendidikan dan Asrama yang layak dan gratis bagi siswa dan siswi dari keluarga tidak mampu.

2.       Membangun Kesehatan Indonesia bagi fakir miskin dari Papua dengan menyediakan pelayanan kesehatan gratis dan melakukan pendampingan peningkatan kesehatan berbasis keluarga dengan Program SAKSI bagi keluarga fakir miskin.  

3.       Membangun Ekonomi Indonesia dari Papua dengan menyediakan pendampingan dna pelatohan keterampilan untuk peningkatan ekonomi kreatif keluarga berbasis kearifan lokal bagi fakir miskin.  

4.       Membangun Kesejahteraan Sosial Indonesia dari Papua dengan menyediakan pendampingan peningkatan kesejahteraan keluarga fakir miskin berbasis kearifan lokal.